Breaking News
Home      •  

Jalan Rusak Parah di Tanggamus, Mahasiswa Minta Presiden Tugaskan KDM (Dedi Mulyadi) Benahi Lampung

zakar
27 Mar 2026

liputan08.com TANGGAMUS, Lampung — Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus menuju Kecamatan Cukuh Balak, kian memprihatinkan. Kerusakan berat dan berlubang terjadi di hampir seluruh jalur akses, memicu keluhan luas dari masyarakat serta menjadi sorotan kalangan mahasiswa dan pemerhati kebijakan publik.

Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat tiga jalur utama menuju Kecamatan Cukuh Balak yang seluruhnya dalam kondisi rusak parah. Jalur Pasawaran–Pringsewu–Tanggamus mengalami kerusakan di berbagai titik dengan lubang besar yang membahayakan pengguna jalan. Jalur Kota Agung–Limau–Cukuh Balak yang merupakan jalan kabupaten juga tidak kalah rusak dan sulit dilintasi.

Selain itu, jalur alternatif Kalumbayan–Kubulapak–Pertiwi pun mengalami kondisi serupa. Kerusakan merata di semua akses ini membuat masyarakat tidak memiliki pilihan jalan yang layak. Banyak kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan, sementara risiko kecelakaan meningkat, terutama menjelang arus mudik.

Masyarakat menilai kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penanganan infrastruktur oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardan, yang juga putra daerah, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Ia secara terbuka meminta Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan langsung.

“Kami meminta Presiden untuk menugaskan KDM, yaitu Dedi Mulyadi, agar membantu membenahi Provinsi Lampung, khususnya infrastruktur jalan di Tanggamus yang rusak parah,” tegas Ali Wardan, Jumat (27/3/2026).

Ia menilai, dengan penugasan langsung dari pemerintah pusat, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.

Ali juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi daerah yang sebenarnya sangat besar. Hal yang sama juga disoroti terjadi di Kabupaten Tanggamus.

“Gubernur Lampung dan Bupati Tanggamus harus diakui belum mampu mengangkat potensi daerah secara maksimal. Padahal, Lampung dan Tanggamus memiliki sumber daya yang melimpah,” ujarnya.

Ia memaparkan, Tanggamus memiliki potensi besar di sektor pertanian seperti kopi, kakao, dan hasil perkebunan lainnya. Selain itu, sektor perikanan dan kelautan di wilayah pesisir juga sangat menjanjikan. Dari sisi pariwisata, Tanggamus dikenal memiliki keindahan alam seperti Teluk Kiluan, pantai-pantai eksotis, serta kawasan pegunungan yang berpotensi menjadi destinasi unggulan.

Namun, menurutnya, potensi tersebut belum tergarap maksimal akibat lemahnya pengelolaan dan dugaan praktik korupsi yang menghambat pembangunan.

“Jika anggaran dikelola dengan baik dan tidak terjadi kebocoran, sebenarnya sudah cukup untuk memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan potensi daerah. Ini persoalan tata kelola,” tambahnya.

Senada dengan itu, Dr. Dian Assafri Nasa’i, SH, pengurus DPP Partai Golkar, menyebut bahwa persoalan mendasar di Lampung adalah praktik korupsi yang dinilai sudah mengakar di berbagai lini.

“Korupsi yang terjadi dari bawah hingga atas menjadi penghambat utama pembangunan. Ini yang harus dibenahi terlebih dahulu, karena dampaknya langsung ke masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, pembangunan di Lampung, termasuk perbaikan jalan, tidak akan berjalan optimal.

Secara akademis, kondisi ini mencerminkan adanya kegagalan dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan. Ketidaksinkronan program, lemahnya transparansi, serta minimnya akuntabilitas menjadi faktor yang memperparah kerusakan infrastruktur.

Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran diduga membuka celah terjadinya penyimpangan, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pembangunan dan tidak maksimalnya hasil yang dirasakan masyarakat.

Masyarakat kini berharap adanya langkah nyata dari pemerintah pusat dan daerah untuk segera memperbaiki kondisi ini. Permintaan agar Presiden menugaskan KDM menjadi salah satu harapan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Jika potensi daerah dikelola dengan baik, bebas dari korupsi, serta didukung infrastruktur yang memadai, Lampung diyakini mampu menjadi salah satu daerah maju di Indonesia. Namun tanpa pembenahan serius, kerusakan jalan dan stagnasi pembangunan dikhawatirkan akan terus berlanjut.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer