Liputan08.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, diamankan dalam operasi senyap yang digelar pada Jumat (13/3/2026).
Penindakan tersebut merupakan bagian dari langkah KPK dalam mengungkap dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim penyidik mengamankan sedikitnya 27 orang dari berbagai latar belakang.
“Mereka yang diamankan terdiri dari unsur penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN), serta pihak swasta yang diduga berkaitan dengan perkara ini,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun penyidik, penangkapan terhadap Syamsul diduga berkaitan dengan penerimaan sejumlah uang yang berhubungan dengan pengurusan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut. Namun demikian, pihak lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara rinci jumlah maupun asal-usul dana yang disita.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dugaan suap maupun gratifikasi dalam pengadaan proyek pemerintah daerah.
Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Syamsul bersama sejumlah pihak lain terlebih dahulu menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Banyumas.
Rombongan yang diamankan oleh tim KPK tiba di Mapolresta Banyumas sekitar pukul 16.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan awal.
Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap juga terlihat turut diperiksa dalam rangkaian operasi tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Buddy Haryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Heru Kurniawan, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Oktrivianto Subekti, serta Kepala Dinas Sosial Ichlas Riyanto.
Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti status hukum para pejabat tersebut dalam perkara yang tengah diselidiki oleh KPK.
Setelah pemeriksaan awal selesai sekitar pukul 21.12 WIB, Syamsul bersama beberapa pihak lain langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Publik kini menantikan langkah lanjutan dari KPK, termasuk kemungkinan penetapan tersangka serta pengungkapan konstruksi perkara secara lebih detail terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Tags: Diduga Terkait Setoran Proyek di Lingkungan Pemkab, KPK Tangkap Bupati Cilacap dalam OTT
Baca Juga
-
03 Jan 2025
KH Achmad Yaudin Sogir Sampaikan Khutbah Jumat di PMI Cibinong Keistimewaan Bulan Rajab sebagai Bulan Terhormat
-
29 Jan 2026
Bupati Bogor Canangkan Hutan Kota di Setiap Kecamatan, Targetkan Satu Hektar Lahan Hijau
-
11 Mar 2025
Pemkab Bogor Evaluasi Izin Restoran Asep Stroberi di Puncak, Rudy Susmanto: Harus Sesuai Aturan!
-
16 Jan 2025
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kunjungi Mahkamah Agung: Perluas Pemahaman Hukum
-
21 Mei 2026
Guinea-Bissau Tegaskan Dukungan Teguh atas Sahara Maroko
-
17 Okt 2024
Sekda Bogor Minta Jajaran Pemerintah Aktif Sosialisasikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2024
Rekomendasi lainnya
-
02 Sep 2025
Cetak Sejarah Baru, Pemkab Bogor Raih Rekor MURI 80 Jam Layanan Non-Stop dan Sabet Tiga Penghargaan Nasional di Apkasi Otonomi Expo 2025
-
08 Mei 2025
Bupati Bogor Pimpin Panen Raya di Leuwisadeng, Tegaskan Komitmen Jaga Ketahanan Pangan
-
26 Jun 2025
Panglima TNI Gelar Silaturahmi Pahlawan: TNI Tidak Akan Pernah Lupakan Sejarah
-
17 Jun 2026
Petani dan Peternak Kabupaten Magelang Sampaikan Terima Kasih Kepada Bapak Prabowo
-
30 Jul 2025
Rudy Susmanto Dukung Penuh Aplikasi Jaga Desa demi Transparansi Dana Desa
-
24 Agu 2026
Dua Pegawai Bea Cukai Dipanggil KPK Terkait Dugaan Suap





