Oleh Yogi Syahputra Alidrus (Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia)
liputan08.com – Jakarta ,3 maret 2026– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perbincangan di ruang publik, dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya membangun pondasi dasar bangsa dan generasi. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa generasi yang sehat dan tercukupi gizinya adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk mewujudkan visi Indonesia Emas dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Data tahun 2024 menunjukkan angka stunting di Indonesia mencapai 19,8%, dengan beberapa wilayah seperti NTT (35–37%), Papua Barat (30–34%), dan Sulawesi Barat (28–30%) menghadapi situasi yang lebih berat. Selain itu, angka wasting sebesar 7,4% dan underweight 16,8% menjadi bukti bahwa persoalan gizi anak bukan sekadar statistik, melainkan realitas sosial yang perlu diperhatikan secara serius.
Dalam konteks politik hukum dan kebijakan publik, MBG merupakan implementasi dari konsep Negara Kesejahteraan, yang menjamin hak anak bangsa untuk tumbuh dengan gizi yang layak sesuai dengan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Program ini juga berperan sebagai infrastruktur pembangunan manusia, karena pemenuhan gizi yang merata menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas kognitif, daya belajar, dan produktivitas generasi muda.
Pengalaman negara lain seperti Jepang, Finlandia, dan Brazil menunjukkan bahwa program serupa dapat memberikan manfaat signifikan, mulai dari penurunan masalah gizi buruk hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, MBG berpotensi mengurangi ketimpangan pembangunan yang cenderung Jawa-sentris, terutama di wilayah Timur seperti NTT, Maluku, dan Papua, dengan memanfaatkan potensi pangan lokal seperti ikan, sagu, dan kelor yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga menghargai identitas budaya dan mendorong ekonomi kerakyatan.
Dilansir dari laporan World Food Programme (WFP) tahun 2020, setiap investasi US$1 dalam program makan sekolah menghasilkan pengembalian sebesar US$9. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat, MBG diperkirakan dapat menciptakan sekitar 1,2 hingga 1,5 juta lapangan pekerjaan baru, terutama bagi kaum perempuan di desa, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian, logistik, manajemen, dan kesehatan.
Secara keseluruhan, MBG dapat dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara, sekaligus katalisator untuk membangun kemandirian bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Tags: MBG
Baca Juga
-
04 Nov 2024
Pemkab Bogor Dorong Ekonomi Daerah Melalui Kolaborasi Koperasi dan UMKM
-
26 Jun 2025
Rombak Pejabat, Bupati Rudy Susmanto Genjot Percepatan Kinerja Pemkab Bogor
-
09 Nov 2024
KPUD Kabupaten Bogor dan Pemkab Gelar Simulasi Pemungutan Suara dan Penggunaan Sirekap Jelang Pilkada 2024
-
01 Des 2024
Seminar Nasional Pendidikan Agama Islam Bahas Implementasi Merdeka Belajar
-
02 Apr 2025
Menteri PKP Siapkan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, Total 220.000 Unit untuk Berbagai Profesi
-
01 Okt 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Pimpin Paripurna, Tetapkan Persetujuan Perubahan APBD 2025
Rekomendasi lainnya
-
08 Jul 2025
Polresta Sidoarjo Bekuk Komplotan Spesialis Curanmor, Dua Residivis Kembali Beraksi
-
18 Jun 2025
Digitalisasi Pendidikan, Saksi SDS, AM, FS Diperiksa Laptop Masuk Sekolah, Duit Masuk Saku
-
26 Okt 2024
Kabupaten Bogor Gelar Tangguh Festival 2024 untuk Tingkatkan Kesadaran Risiko Bencana
-
23 Jun 2025
Bupati Bogor Dampingi Menteri Imipas Buka Perkemahan Satya Dharma Bhakti di Lapas Pondok Rajeg
-
26 Jul 2025
PMPH Hadiri HUT ke-5 Forum Batak Intelektual dan Peresmian LBH di Jakarta
-
17 Feb 2025
Penuhi Amanah Rakyat, Rudy Susmanto Antusias Ikuti Pembekalan di Akmil Magelang




