Breaking News
Home      •    •  

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemkab Bogor Prioritaskan Ekonomi Lokal dan Infrastruktur Dasar

Liputan 08
12 Feb 2026

Liputan08.com – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara terintegrasi. Penyusunan tersebut dibahas melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Kamis (12/2).

Dalam rancangan tersebut, Pemkab Bogor menetapkan empat pilar prioritas pembangunan tahun 2027, yakni penguatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal melalui pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan layanan inklusif melalui perlindungan sosial yang berkeadilan.

Sejumlah program strategis telah dicanangkan, di antaranya pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 (Bojonggede–Sentul Selatan), pembangunan Terminal Tipe C, pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP negeri, serta pembangunan hutan kota.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi. Menurutnya, perencanaan merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dua tahun ke depan.

“Bagi kami, kegiatan hari ini sangat penting. Fail to plan, plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, maka sejatinya kita sedang merencanakan kegagalan. Karena itu, forum ini menjadi ruang strategis dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk merancang langkah ke depan,” ujar Ajat.

Ia juga mengapresiasi kehadiran berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya, yang dinilai menjadi energi positif dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif.

Ajat menyampaikan pesan Bupati Bogor bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjutnya, terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga mendekati nol, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

Untuk menekan TPT, Pemkab Bogor mengoptimalkan program padat karya guna menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Selain itu, bantuan keuangan desa turut ditingkatkan sebagai stimulus penggerak ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ajat, pembangunan infrastruktur tidak sekadar berorientasi pada perbaikan fisik, melainkan juga memiliki dampak strategis terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Infrastruktur membuka akses distribusi barang dan orang, memudahkan masyarakat bekerja, bersekolah, dan beraktivitas ekonomi. Ini mungkin tidak langsung menyasar pengangguran secara spesifik, tetapi sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Bupati Bogor menginginkan integrasi program antar perangkat daerah. Misalnya, Dispora menyelenggarakan pelatihan, Disdagin menyiapkan peralatan, Dinas Koperasi membantu pemasaran, serta BUMD perbankan mendukung pembiayaan. Skema kolaboratif ini ditargetkan mulai berjalan optimal pada 2026.

Dari aspek kewilayahan, Pemkab Bogor juga berkomitmen mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah Tengah, Timur, dan Barat. Wilayah Barat didorong percepatan pengembangannya, wilayah Timur diarahkan menjadi pusat-pusat ekonomi baru, sementara wilayah Tengah difokuskan pada pengendalian pembangunan, terutama di kawasan hulu dan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Selain itu, aspek kebencanaan tetap menjadi perhatian utama mengingat Kabupaten Bogor merupakan daerah rawan bencana. Berbagai wilayah dengan potensi gerakan tanah dan risiko bencana lainnya terus dipetakan serta diintervensi melalui kebijakan yang adaptif, seiring peningkatan indeks ketahanan kebencanaan.

“Bogor adalah daerah rawan bencana, itu tidak bisa kita lupakan. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan aspek mitigasi dan ketahanan bencana,” tegas Ajat.

Sementara itu, Kepala Bappedarida Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menambahkan bahwa proyeksi pembangunan 2027 harus mampu mengantisipasi dinamika bonus demografi.

“Target utama kami adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata. Pusat ekonomi baru ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan,” ujar Bambam.

Ia optimistis, melalui sinergi seluruh perangkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Bogor pada 2027 akan semakin istimewa dan gemilang dalam melayani rakyat.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer