Breaking News
Home      •  

Disorot DPRD dan Akademisi, Persoalan Nangewer Mekar Menumpuk: Kepala MBG Diminta Fokus Jaga Distribusi dan Kualitas Gizi Anak

zakar
13 Des 2025

liputan08.com CIBINONG – Kompleksitas persoalan di Kelurahan Nangewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kembali menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sejumlah persoalan mendasar dinilai belum tertangani secara optimal, mulai dari buruknya sistem drainase, menjamurnya lapak barang bekas di ruang publik, pertumbuhan perumahan klaster yang tidak terkendali, persoalan sampah akibat lemahnya pengelolaan lingkungan, kandang hewan ternak ditengah pemukiman hingga meningkatnya keresahan sosial masyarakat, termasuk dugaan praktik sabung ayam.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan masih banyaknya anak yatim di wilayah Nangewer Mekar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya dalam memastikan akses pendidikan yang layak, berkelanjutan, serta perlindungan sosial yang memadai.

Berbagai persoalan itu dinilai mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan minimnya kehadiran pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sejumlah warga menilai aparat wilayah lebih banyak disibukkan dengan kegiatan seremonial dan pencitraan, namun kurang hadir secara nyata di lapangan untuk menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor sekaligus Wakil Ketua Komisi I, KH Achmad Yaudin Sogir, menegaskan bahwa pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik yang seharusnya bekerja berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar urusan administratif.

“Kelurahan dan kecamatan adalah garda terdepan pelayanan publik. Jika persoalan dasar seperti drainase, sampah, lapak liar, hingga keresahan sosial dibiarkan berlarut-larut, itu menandakan lemahnya kepemimpinan. Lurah dan camat jangan hanya hadir dalam acara seremonial, tetapi harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” tegas KH Achmad Yaudin Sogir.Sabtu (13/12/2025)

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap masa depan generasi muda, khususnya anak-anak dan anak yatim di Nangewer Mekar.

“Pemerintah wajib memastikan anak-anak, terutama anak yatim, mendapatkan pendidikan yang layak dan perhatian yang memadai. Di Nangewer Mekar jumlah anak yatim cukup banyak dan ini tidak boleh diabaikan,” tambahnya.

Sorotan serupa disampaikan akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Dian Assafri Nasa’i, yang menilai persoalan berlarut-larut tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian birokrasi dari tingkat atas ke bawah.

“Sekretaris Daerah dan kepala dinas terkait harus mampu mengendalikan dan mengawasi pejabat di bawahnya. Jika camat atau lurah terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, evaluasi harus dilakukan secara serius dan objektif, bahkan bila perlu segera diganti,” ujarnya.

Menurut Dian, kawasan perkotaan seperti Cibinong membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tegas, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar pencitraan administratif.

KH Achmad Yaudin Sogir juga mengungkapkan keprihatinannya terkait adanya informasi bahwa kepala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap diundang ke kantor kelurahan untuk kegiatan yang dinilai tidak substansial. Ia menegaskan agar para pelaksana MBG tidak diganggu dengan agenda yang tidak penting.

“Mereka jangan diganggu dengan kegiatan yang tidak perlu. Kepala dan relawan MBG harus fokus menjalankan tugas besar yang mereka emban, karena tanggung jawabnya sangat berat dan menyangkut kesehatan anak-anak,” ujar KH Sogir.

Ia menambahkan bahwa para pelaksana MBG memiliki tanggung jawab hampir 24 jam penuh untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar, aman, sehat, tepat sasaran, serta bebas dari potensi kontaminasi atau penyimpangan.

“Di media sosial terlihat seolah semuanya rapi dan berjalan baik. Namun ketika turun langsung ke lapangan, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan,” lanjutnya.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah akses jalan distribusi Program MBG menuju SDN Kandang Roda. KH Sogir menyebut jalur yang diklaim sebagai akses khusus tersebut pada kenyataannya belum representatif dan berpotensi menghambat kelancaran distribusi makanan bergizi ke sekolah.

Ia menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut kesehatan dan masa depan generasi bangsa, sehingga tidak boleh terganggu oleh persoalan teknis di lapangan maupun aktivitas aparatur yang tidak memiliki urgensi langsung.

“Kepala dan relawan MBG memikul tanggung jawab besar. Bahkan, kepala MBG disebut merupakan anak Presiden Prabowo Subianto, sehingga tugas yang diemban menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.

KH Sogir menambahkan bahwa para pelaksana Program MBG telah melalui proses pembekalan ketat, termasuk pendidikan dan pelatihan disiplin tinggi selama kurang lebih tiga bulan sebelum diterjunkan ke lapangan.

“Mereka harus siaga hampir 24 jam untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar, tepat waktu, sehat, layak konsumsi, dan sesuai standar gizi. Jika sampai terjadi permasalahan karena kelalaian atau gangguan dari pihak lain, dampaknya bisa sangat serius dan berpotensi menimbulkan kemarahan besar, baik dari Bupati maupun Presiden,” pungkasnya.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer