Liputan08.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan resmi menyerahkan dua tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengaku sebagai jaksa gadungan, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI), Rabu (12/11/2025).
Penyerahan tersebut dilakukan setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), dan kedua tersangka kini menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari OKI untuk proses penuntutan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumatera Selatan, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., membenarkan pelaksanaan Tahap II tersebut.
“Pada hari ini, Rabu 12 November 2025, telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum PNS yang mengaku sebagai jaksa gadungan, yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terhadap pejabat Pemda OKI,” ujar Vanny dalam keterangan persnya di Palembang.
Dalam perkara ini, penyidik menyerahkan dua orang tersangka, yakni:
1. BA, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai staf di UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Way Kanan.
2. EF, warga sipil yang diduga turut serta bersama tersangka BA dalam melakukan tindak pidana korupsi.
“Keduanya telah ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 12 November 2025 sampai 1 Desember 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas 1A Palembang,” jelas Vanny.
Setelah pelaksanaan Tahap II, lanjut Vanny, penanganan perkara sepenuhnya beralih kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejari OKI. JPU kini tengah mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
Modus Mengaku Jaksa untuk “Menyelesaikan Kasus Korupsi”
Dalam siaran pers sebelumnya, Kejati Sumsel telah memaparkan modus operandi yang dilakukan para tersangka.
BA, yang berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, diduga mengaku sebagai Jaksa dari Kejaksaan Agung RI dengan atribut lengkap guna meyakinkan para korbannya. Tersangka menawarkan bantuan untuk “menyelesaikan” kasus-kasus korupsi di wilayah hukum Kejati Sumsel.
Sementara EF, yang merupakan warga sipil, ikut serta membantu BA menjalankan aksinya.
“Para tersangka berpura-pura menjadi aparat penegak hukum demi keuntungan pribadi. Tindakan ini sangat mencoreng nama institusi kejaksaan dan akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Vanny.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan dua alternatif pasal, yakni:
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
atau
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa lima orang saksi yang diduga mengetahui dan terlibat dalam perkara tersebut.
Menutup keterangannya, Vanny Yulia Eka Sari menegaskan bahwa Kejaksaan akan terus berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum yang mencoreng nama institusi.
“Kejati Sumsel berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan profesional dan transparan. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang menyalahgunakan identitas maupun kewenangan hukum demi kepentingan pribadi,” pungkasnya.
(Zakar)
Tags: Jaksa Gadungan Beraksi! Oknum PNS dan Rekannya Diduga Peras Pejabat Pemda OKI
Baca Juga
-
06 Feb 2025
Kejaksaan Agung Periksa Dua Saksi dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah
-
12 Mar 2025
Polemik Penambangan di Salatiga: Izin di Argomulyo, Aktivitas di Sidomukti
-
31 Okt 2025
Mafia Tanah dan Krisis Keadilan Agraria: Saat Negara Kehilangan Makna dari Pasal 33 UUD 1945
-
21 Nov 2025
Ketua DPC PKB Bogor Ingatkan Kader dan Anggota DPRD untuk Menjadi Teladan Ukhuwah dan Silaturahmi
-
18 Mar 2025
Adhyaksa Mural Fest 2025: Seni Mural Sebagai Media Kampanye Antikorupsi
-
23 Nov 2024
Satgas Yonif 641/Bru Pos Kurima Bagikan Pakaian dan Eratkan Hubungan dengan Warga di Perbatasan RI-PNG
Rekomendasi lainnya
-
26 Des 2024
Kepala Desa Waspada! Penggunaan Dana Desa untuk Desa Digital Kini Diperketat
-
18 Feb 2025
Kejagung Periksa Tiga Saksi dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah
-
30 Apr 2025
Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Biarkan Polisi Menilai, Jangan Buat Opini yang Menyesatkan
-
09 Jul 2025
Bupati Bogor Komitmen Jaga Hulu Jawa Barat, Dorong Gunung Sanggabuana Jadi Kawasan Konservasi Permanen
-
22 Okt 2024
Satgas Yonif 509 Kostrad Dukung Ekonomi Warga Yoparu melalui Program ROSITA
-
08 Des 2025
KH. Ahmad Yaudin Shogir Resmi Jadi Anggota KDMP Cilebut Barat, Siap Dorong Penguatan Ekonomi Desa



