Breaking News
Home      •  

Ketua DPRD Bogor Dukung Evaluasi KSO Puncak: Lindungi Lingkungan, Jaga Iklim Investasi

zakar
27 Jul 2025

liputan08.com Cisarua – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengevaluasi Kerja Sama Operasional (KSO) antara PTPN I Regional 2 dan pelaku usaha di kawasan Puncak. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan investasi.

“DPRD mendukung penuh langkah evaluasi ini. Kita ingin Puncak tetap jadi primadona wisata yang ramah lingkungan, tapi juga tetap kondusif untuk investasi yang taat aturan,” ujar Sastra di Cibinong, Minggu (27/7/2025).

Sastra menambahkan, penegakan aturan lingkungan harus dilakukan secara adil, termasuk terhadap unit usaha yang menyalahi izin. Namun ia juga mendorong pemerintah daerah dan pusat tetap memberikan kepastian hukum bagi para investor yang patuh.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, dalam kunjungannya ke Cisarua menegaskan bahwa evaluasi KSO merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti pembongkaran empat bangunan di kawasan wisata Puncak yang diduga melanggar aturan lingkungan. Pembongkaran tersebut disaksikan langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dan Deputi Penegakan Hukum KLHK Irjen Pol Rizal Irawan.

Ajat menyatakan bahwa hingga saat ini, Pemkab Bogor belum pernah mengeluarkan izin pembangunan terhadap empat lokasi yang dibongkar. Fokus saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bentuk kerja sama dengan PTPN.

“Kita berharap evaluasi ini menjadi langkah bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Tujuannya jelas, penyelamatan lingkungan tanpa mengorbankan kepastian investasi,” ujarnya.

Terkait pencabutan sembilan izin persetujuan lingkungan oleh KLHK, Ajat menegaskan bahwa proses evaluasi terus dilakukan secara bertahap dan ilmiah.

“Evaluasi tidak bisa instan. Persetujuan lingkungan yang dicabut harus melalui kajian detail dan koordinasi lintas lembaga. Saat ini kami sedang merampungkan evaluasi tersebut,” jelasnya.

Ajat juga mengimbau pelaku usaha hotel tidak khawatir terhadap dampak pencabutan izin ini terhadap iklim usaha. Menurutnya, Puncak masih menjadi kontributor terbesar PAD dari sektor hotel dan restoran.

“Puncak menyumbang hampir 50% PAD dari sektor wisata. Maka, kita harus bijak dan seimbang. Ekonomi tetap bergerak, tapi lingkungan tetap dijaga,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penataan kawasan Puncak terus dilakukan agar menjadi destinasi unggulan yang berkelanjutan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengaturan RTRW berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi.

“RTRW Kabupaten mengikuti Perpres dan RTRW Provinsi Jawa Barat. Jika ada revisi dari provinsi atau pusat, maka kita otomatis menyesuaikan,” ujar Ajat.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi pembongkaran mandiri oleh pelaku usaha yang tergabung dalam KSO PTPN. Ia menargetkan seluruh bangunan pelanggar dibongkar maksimal hingga akhir Agustus 2025.

“Ada 8 gazebo dan 1 restoran yang sudah dibongkar. Kami apresiasi, dan berharap seluruh pembongkaran selesai dalam satu bulan,” ujar Hanif.

Hanif menambahkan, dari total 33 unit usaha KSO, 9 di antaranya yang semula memiliki izin juga sudah dicabut. Tujuh unit telah melakukan pembongkaran mandiri, sementara sisanya akan diberikan peringatan langsung.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer