
Liputan08.com CIBINONG – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Achmad Yaudin Sogir, mendesak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kawasan Permukiman dan Perumahan (DKPP) Wilayah 1 Cibinong untuk meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah perumahan terbengkalai di wilayah Kecamatan Cibinong. Hal ini disampaikan Sogir dalam kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 yang digelar pada Selasa, 15 Juli 2025.
Menurutnya, banyak perumahan yang telah terjual namun pengembangnya menghilang tanpa menyelesaikan kewajiban penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Kondisi ini, kata Sogir, sangat merugikan warga dan mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah.
“Jangan tunggu-tunggu lagi. Semua perumahan harus dicek kelengkapan legalitasnya, mulai dari izin, fasilitas sosial dan umum, hingga status serah terima. Kalau ada pengembang yang belum mengantongi izin atau mangkir dari kewajiban, segera panggil. Jangan biarkan mereka semena-mena di atas penderitaan warga,” tegas Sogir dalam pernyataan resminya.
Sogir juga menyoroti permasalahan regulasi yang menghambat pengawasan, khususnya belum terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) terkait rumah deret dengan luas lahan di bawah 2.500 meter persegi. Akibat kekosongan regulasi ini, banyak pengembang memanfaatkan celah hukum dan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap warga penghuni.
“Musim hujan akan segera tiba, dan masalah banjir musiman di perumahan-perumahan ini kerap terjadi akibat sistem drainase yang tidak memadai. Warga juga kesulitan mengakses bantuan perbaikan jalan atau pembangunan posyandu dan balai warga karena belum ada serah terima aset atau Berita Acara Serah Terima (BASTA),” jelasnya.
KH Achmad Yaudin Sogir menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir dan bertindak tegas dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia mendorong DKPP untuk menindak pengembang nakal yang tidak menyelesaikan kewajiban administratif maupun fisik terhadap kawasan perumahan yang sudah dihuni.
“Kita ingin ada ketegasan. Jangan sampai warga sudah beli rumah, tetapi fasilitasnya tidak ada, jalan rusak, tidak ada tempat ibadah, tidak ada taman. Ini sangat merugikan masyarakat. Pemerintah tidak boleh diam,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang terus mendorong pembenahan tata kelola perumahan dan pemukiman di Kabupaten Bogor agar lebih tertib, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat.
“Penertiban ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal keadilan dan kepastian hukum bagi warga. Pemerintah harus menjamin hak-hak konsumen dan memastikan lingkungan perumahan layak huni dan berkelanjutan,” tutup Sogir.
Baca Juga
-
28 Mei 2025
Irvan Maulana Didorong Pimpin KONI Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Saatnya Anak Muda Berjiwa Sehat Pimpin Olahraga Daerah
-
12 Des 2024
Proyek Pengurugan Situ Cikaret Kabupaten Bogor Diduga Tanpa Transparansi Anggaran
-
22 Mar 2025
Anggota DPRD Fuad Al Ansori Desak Penindakan Tegas terhadap Pembuangan Sampah Ilegal di Parung
-
13 Des 2024
Pangdam I/BB Motivasi Prajurit Armed 2/KS untuk Bangkit dan Berprestasi
-
08 Feb 2025
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor KH Achmad Yaudin Sogir Fatayat NU Harus Jadi Pelopor Kegiatan Positif bagi Pemuda
-
05 Mei 2025
Tinjau Langsung, Bupati Bogor Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar Tetap Berjalan di SDN Cipayung 1 Pasca Banjir
Rekomendasi lainnya
-
18 Mar 2025
JAM-Pidum Setujui 12 Kasus Restorative Justice, Salah Satunya Penggelapan di Kalimantan Utara
-
11 Jul 2025
Pemkab Bogor Gerak Cepat Atasi Jebolnya Tanggul Sungai di Ciseeng, Ratusan Kolam Ikan Warga Diselamatkan
-
13 Jan 2025
Kejaksaan Agung Periksa Tiga Saksi Kasus Korupsi Tata Niaga Timah
-
13 Feb 2025
Kejagung Periksa Saksi Dugaan Suap Penanganan Kasus Ronald Tannur, Siapa yang Terlibat?
-
04 Feb 2025
Polresta Bogor Kota Ungkap Pembunuhan Berencana Tersangka Terancam Hukuman Mati
-
18 Mar 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara RPJMD Harus Mengakomodir Aspirasi Masyarakat