Breaking News
Home      •    •    •  

Menhan dan Panglima TNI Tegaskan Komitmen Peningkatan Kesejahteraan Prajurit dalam Raker Bersama Komisi I DPR RI

Liputan 08
01 Mei 2025

Liputan08.com– Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). Kegiatan ini turut dihadiri para Kepala Staf Angkatan, dengan agenda pembahasan mencakup peningkatan kesejahteraan prajurit, optimalisasi pengelolaan aset TNI, serta implementasi nota kesepahaman (MoU) lintas kementerian dan lembaga.

Dalam pemaparannya, Menhan RI menekankan bahwa kesejahteraan prajurit merupakan fondasi utama dalam menjaga soliditas dan kesiapsiagaan pertahanan negara. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan tunjangan dan fasilitas bagi prajurit, termasuk pemenuhan kebutuhan perumahan dinas.

“Kami terus berupaya mendorong peningkatan uang lauk pauk (ULP) dari Rp 60.000 menjadi antara Rp 70.000 hingga Rp 90.000 per orang. Selain itu, telah diajukan usulan peningkatan tunjangan kinerja dari 70% menjadi 90% guna mengapresiasi kinerja prajurit secara lebih proporsional,” ujar Menhan.

Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan inisiatif strategis pembentukan satuan baru, yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), yang dirancang untuk berperan aktif di wilayah-wilayah tertinggal. BTP akan memiliki fungsi ganda—memperkuat stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan di daerah.

“Penempatan satuan TNI di wilayah terpencil bukan hanya sebagai perpanjangan tangan pertahanan, tetapi juga sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyat yang mengalami kesulitan. BTP secara bertahap akan disebar di wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi pembangunan,” jelas Panglima TNI.

Lebih lanjut, Panglima menyoroti pentingnya penguatan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan kedaulatan negara. Ia menyatakan TNI telah menjalin sinergi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan, guna menghadirkan layanan terpadu di wilayah perbatasan.

“Kawasan perbatasan harus menjadi serambi utama negara. Oleh karena itu, kami memastikan keterlibatan TNI secara aktif dalam membangun wilayah perbatasan melalui koordinasi antarkementerian dan antarlembaga,” tegasnya.

Rapat kerja ini mencerminkan sinergi strategis antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan legislatif dalam mendorong reformasi kesejahteraan dan penguatan pertahanan nasional secara berkelanjutan.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer