Liputan08.com Jakarta, 14 Januari 2025 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menegaskan dukungannya terhadap transformasi kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan sistem penuntutan tunggal (Single Prosecution System) dan memperkuat peran Advocaat Generaal.
Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI pada Senin (14/1/2025), menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan kejaksaan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Transformasi kejaksaan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Dalam RPJMN 2025-2029, kami fokus pada reformasi hukum dan birokrasi untuk mempercepat penanganan perkara pidana serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia,” ujar Bogat.
Arahan Presiden Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) juga menjadi landasan penting dalam penguatan institusi Kejaksaan. “Presiden menegaskan pentingnya peran jaksa yang tegas dan adil serta penerapan teknologi digital untuk mempercepat proses hukum dan memberantas praktik ilegal,” tambah Bogat.
Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, peran Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara semakin diperkuat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menekankan bahwa kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem penuntutan yang efisien dan terpadu.
“Kejaksaan terus berupaya mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung Single Prosecution System. Ini menjadi komitmen bersama dalam menciptakan penegakan hukum yang profesional dan terintegrasi,” ujar Harli.
Upaya transformasi ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam reformasi politik, hukum, dan birokrasi di Indonesia, sekaligus mendukung tujuan pembangunan nasional dalam pemerataan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga
-
24 Jun 2025
Ribuan Peserta Antusias Ikuti Invitasi Ortrad Jenjang SD Tingkat Kabupaten Bogor
-
07 Des 2024
Sekda Kabupaten Bogor Tinjau Langsung Kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI), Pastikan Stabilitas Harga Jelang Nataru
-
19 Feb 2025
Pengajian Rutin Al-Ikhbar PWI Kabupaten Bogor Kembali Digelar, KH Achmad Yaudin Sogir Sampaikan Tausiah Menjelang Ramadan
-
28 Des 2024
Ketua PWI Bogor Dedi Firdaus Pembakaran Kantor PAKAR Adalah Teror Terhadap Kebebasan Pers
-
10 Mei 2025
Rudy Susmanto Tinjau Venue Motorcross di Pakansari Bangun Kawasan Olahraga Terpadu Tanpa APBD
-
11 Jun 2025
Kabogor Fest 2025 Resmi Dibuka, Bupati Bogor Festival Rakyat, dari Rakyat, untuk Rakyat!
Rekomendasi lainnya
-
20 Feb 2025
Perkuat Disiplin dan Kepatuhan, Kodim 0808 Blitar Disisir Operasi Gaktib Yustisi Subdenpom V/1-3
-
11 Nov 2024
Kejaksaan Agung Periksa Dua Saksi Kasus Dugaan Suap dalam Penanganan Perkara Terpidana Ronald Tannur
-
29 Jan 2025
Satgas Yonif 323 Buaya Putih Gelar Makan Siang Bersama Warga Pedalaman Papua Perkuat Kebersamaan
-
25 Apr 2025
Dewan Pers Minta Tian Bahtiar Tak Ditahan, Tegaskan Komitmen Jaga Kebebasan Pers
-
30 Des 2024
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, Sosialisasikan Penyerahan Fasos Fasum di Perumahan PWI Jaya
-
07 Okt 2024
Kejaksaan Agung Periksa Empat Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU PT Duta Palma Group
