Breaking News
Home    

KH Achmad Yaudin Sogir Desak Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Evaluasi Dinas Rumkin

Liputan 08
12 Okt 2026

Liputan08.com – BOGOR, Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, khususnya Bidang Penyehatan Lingkungan, menjadi sorotan. Lambannya pelaksanaan program penyehatan lingkungan dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, terutama menjelang musim hujan ketika persoalan drainase dan saluran air berpotensi memicu genangan hingga banjir.

Sorotan tersebut disampaikan menyusul adanya pertanyaan dari LSM Bogor Health mengenai kinerja Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan yang dikenal dengan sapaan Bombom. LSM tersebut mempertanyakan sejauh mana program pemerintah daerah di bidang penyehatan lingkungan telah dilaksanakan serta bagaimana realisasi anggaran yang telah disiapkan melalui APBD Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Achmad Yaudin Sogir, menilai pelaksanaan program pemerintah harus berjalan seiring dengan perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, program yang telah dirancang tidak boleh berhenti sebatas laporan administratif, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program pemerintah daerah harus benar-benar dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi saat memasuki musim hujan, persoalan drainase, saluran air, dan selokan harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa diantisipasi justru menimbulkan genangan atau banjir akibat penataan dan pembangunan sarana yang tidak memadai,” ujar KH Achmad Yaudin Sogir saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Bogor, Senin (12/10/2026).

Ia menegaskan, apabila anggaran APBD telah disiapkan untuk mendukung program penyehatan lingkungan, pelaksanaannya perlu dipantau secara berkala. Setiap kegiatan harus memiliki target, jadwal pelaksanaan, serta capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau anggaran sudah disiapkan, harus jelas apa programnya, bagaimana pelaksanaannya, dan sejauh mana realisasinya. Jangan sampai anggaran tidak terserap secara optimal, sementara kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan lingkungan, drainase, dan saluran air masih tinggi,” tegasnya.

Komisi I Diminta Perkuat Pengawasan*

KH Achmad Yaudin Sogir juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan hanya dengan menerima laporan dari pihak eksekutif, tetapi harus disertai pemeriksaan terhadap capaian nyata di lapangan.

Ia meminta Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, sebagai mitra kerja Dinas Rumkin, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan mendorong evaluasi kinerja bidang maupun pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.

“Pengawasan legislatif harus berjalan intensif. Kami perlu mengetahui program apa saja yang sudah direalisasikan, mana yang masih berjalan, dan mana yang belum terlaksana. Jika ditemukan hambatan, harus ada penjelasan yang terbuka serta langkah penyelesaian yang jelas,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar pimpinan dinas melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pejabat dan jajaran di bawahnya. Kepala dinas, kata dia, perlu memastikan seluruh program yang telah direncanakan berjalan sesuai ketentuan, termasuk program yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan prioritas Bupati Bogor.

“Jangan sampai laporan kepada pimpinan terlihat baik, tetapi kondisi di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pimpinan dinas harus tegas melakukan evaluasi terhadap bawahannya, baik kepala bidang maupun kepala seksi, sehingga setiap program memiliki kejelasan tanggung jawab dan target penyelesaian,” lanjutnya.

*LSM Bogor Health Desak Evaluasi Kinerja*

Sementara itu, LSM Bogor Health mendesak agar persoalan pelaksanaan program penyehatan lingkungan segera ditindaklanjuti. LSM tersebut meminta sektor terkait di DPRD Kabupaten Bogor memanggil pihak dinas untuk meminta penjelasan mengenai capaian program, realisasi anggaran, serta kendala yang menyebabkan kegiatan belum terlaksana secara optimal.

KH Achmad Yaudin Sogir menyatakan bahwa evaluasi diperlukan agar setiap persoalan dapat diketahui secara jelas dan ditangani sesuai kewenangan. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memastikan penggunaan APBD berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan penyehatan lingkungan bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, perencanaan pembangunan harus memperhatikan kebutuhan lingkungan, termasuk kapasitas drainase dan saluran air dalam menghadapi peningkatan curah hujan.

Ia berharap Dinas Rumkin Kabupaten Bogor segera melakukan pembenahan internal, menyampaikan capaian program secara transparan, dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana program pemerintah benar-benar terlaksana dan masyarakat merasakan hasilnya. Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan semata, tetapi untuk memastikan setiap pejabat menjalankan tanggung jawabnya dan anggaran daerah digunakan sesuai peruntukannya,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak Dinas Rumkin Kabupaten Bogor mengenai realisasi program dan anggaran Bidang Penyehatan Lingkungan, termasuk tanggapan atas sorotan tersebut, masih perlu dimintakan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer