Breaking News
Home      •    •  

Tiyo Ardianto Jangan Dungu Kuadrat! Mahasiswa Peduli Hukum Kritik Pernyataan Aktivis BEM UGM soal Program Makan Gizi Gratis

Liputan 08
12 Mar 2026

Liputan08.com – Pernyataan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, yang kerap mengkritik kebijakan terkait penghentian sementara program makan gizi gratis menuai tanggapan keras dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum (PMPH). Kritik yang disampaikan Tiyo melalui berbagai forum diskusi hingga podcast dinilai tidak mencerminkan kondisi riil yang terjadi di lapangan, khususnya bagi siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Ketua Umum PMPH, Ali Wardan, menyampaikan bahwa kritik terhadap kebijakan publik tentu merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, menurutnya, kritik tersebut harus disampaikan secara objektif, berbasis fakta, serta mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti siswa dari keluarga kurang mampu.

Ali menilai pernyataan Tiyo yang berulang kali mengkritik program makan gizi gratis cenderung tidak mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara komprehensif.

“Jangan sampai kritik yang disampaikan justru menunjukkan sikap dungu kuadrat karena tidak memahami realitas di lapangan. Banyak siswa yang benar-benar menunggu program makan gizi gratis tersebut karena bagi mereka itu bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi kebutuhan dasar yang sangat penting untuk menunjang aktivitas belajar di sekolah,” ujar Ali Wardan dalam keterangannya, Jakarta Rabu (11/3/2026).

Ali menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memberikan bekal makanan setiap hari kepada anak-anak mereka yang bersekolah.

Menurutnya, bagi siswa yang berasal dari keluarga mampu, yang setiap hari membawa bekal dari rumah atau memiliki uang jajan yang cukup, mungkin keberadaan program makan gizi gratis tidak terlalu terasa dampaknya. Namun bagi siswa dari keluarga kurang mampu, program tersebut menjadi sesuatu yang sangat dinantikan.

“Harus dipahami bahwa masih banyak anak-anak sekolah yang datang belajar dalam kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Ada yang berangkat tanpa membawa bekal, bahkan tidak memiliki uang jajan. Dalam situasi seperti ini, program makan gizi gratis menjadi harapan bagi mereka untuk mendapatkan asupan nutrisi yang layak selama berada di sekolah,” jelas Ali.

Lebih lanjut, Ali menilai bahwa jika kritik terhadap program tersebut hanya dilihat dari sudut pandang politik atau sekadar opini tanpa analisis mendalam, maka hal itu berpotensi menyesatkan pemahaman publik mengenai tujuan sebenarnya dari program tersebut.

Ia menegaskan bahwa dalam perspektif ekonomi sosial, program makan bergizi gratis memiliki manfaat yang sangat signifikan. Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi siswa, program tersebut juga berpotensi mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.

“Dari sudut pandang ekonomi, program ini juga membantu keluarga yang berpenghasilan rendah untuk mengurangi beban pengeluaran harian. Bagi sebagian keluarga, memberikan uang jajan setiap hari kepada anak bukanlah hal yang mudah karena keterbatasan pendapatan,” katanya.

Selain itu, Ali juga menyoroti bahwa aspek kesehatan dan kualitas pendidikan sangat berkaitan erat dengan kecukupan nutrisi anak-anak usia sekolah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang belajar dalam kondisi lapar akan mengalami penurunan konsentrasi dan daya serap terhadap materi pelajaran.

“Anak yang belajar dalam kondisi lapar tentu tidak dapat menyerap pelajaran secara optimal. Konsentrasi mereka terganggu, energi menurun, dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajar. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis memiliki peran penting dalam mendukung kualitas pendidikan,” ujarnya.

Ali juga mengingatkan bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak sekolah, harus dilihat dari perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan sekadar bahan perdebatan politik atau konten diskusi di media sosial maupun podcast.

Ia menyayangkan jika kritik terhadap kebijakan tersebut justru lebih banyak digunakan untuk mencari perhatian publik tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

“Kalau ingin mengkritik kebijakan pemerintah, silakan saja. Itu bagian dari demokrasi. Tetapi kritik tersebut harus berbasis data, riset, dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi masyarakat. Jangan sampai hanya mencari panggung popularitas tanpa melihat situasi nyata yang dihadapi banyak siswa di lapangan,” tegasnya.

Menurut Ali, mahasiswa sebagai kelompok intelektual seharusnya mampu memberikan kritik yang konstruktif, objektif, dan memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan opini yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas diskursus publik agar tetap sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Sekali lagi kami menegaskan, jangan dungu kuadrat dalam melihat persoalan yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Program makan gizi gratis bukan sekadar program bantuan biasa, tetapi merupakan investasi sosial untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat belajar dengan kondisi yang sehat, cukup nutrisi, dan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan,” pungkas Ali Wardan.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer