Liputan08.com — Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/10/2025), menjelaskan bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara atas nama tersangka HW dan kawan-kawan.
“Pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan guna memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina dan afiliasinya,” ujar Anang Supriatna.
Adapun 15 saksi yang diperiksa masing-masing berinisial BS, IKPA, TB, FF, FM, ADA, PP, ES, CS, RRDAP, IR, KMSN, RA, ISR, dan FS, yang merupakan pejabat dan mantan pejabat dari lingkungan PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina International Shipping, serta pihak perbankan yang terkait.
Beberapa di antaranya antara lain:
BS, Senior Analyst I Perform Government & Data Management Direktorat Central Marketing & Trading PT Pertamina (Persero);
IKPA, VP Sales & Marketing PT Pertamina International Shipping;
FM, Group Head Commercial Banking 3 Group Tahun 2023 Bank Mandiri;
CS, VP Legal Upstream PT Pertamina (Persero);
serta RA, Assistant Manager Import Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional.
Pemeriksaan terhadap para saksi ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan atas dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.
“Kejaksaan Agung berkomitmen menuntaskan setiap perkara korupsi, termasuk yang melibatkan BUMN strategis seperti Pertamina, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya nasional,” tegas Anang Supriatna.
Kasus ini menjadi salah satu fokus penanganan JAM PIDSUS tahun 2025, sejalan dengan komitmen Kejaksaan Agung dalam memperkuat pengawasan terhadap tata kelola sektor energi dan migas yang memiliki dampak strategis bagi perekonomian nasional.
(Zakar)
Tags: Ancaman Bui Mengintai Jika Terbukti Bersalah, Kejagung Periksa 15 Saksi Dugaan Korupsi Migas
Baca Juga
-
13 Mar 2025
Ahli Hukum Kepolisian Dr. Hirwansyah Desak Sanksi Berat bagi AKBP Fajar Widyadharma Jika Terbukti Bersalah
-
03 Apr 2026
Kecelakaan Tunggal di Jagorawi KM 7, Truk Terbalik di Tengah Jalan, Arus Kendaraan Tersendat
-
12 Mar 2025
Kejari Humbahas Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Proyek Jalan Senilai Rp 824 Juta
-
28 Feb 2025
Presiden Tekankan Penghematan, KPU Kabupaten Bogor Malah Gelar Acara Mewah
-
10 Okt 2024
Polsek Kebon Jeruk Gelar Penyuluhan Anti Tawuran di SMK Tri Arga 2 Kapolsek Sutrisno Tawuran Hancurkan Masa Depan
-
01 Jan 2025
Sambut Tahun 2025, FWJ Indonesia Dukung Program Presiden Prabowo melalui Pesta Rakyat Kemayoran
Rekomendasi lainnya
-
27 Jul 2025
Pemkab Bogor dan KLHK Tegas Tertibkan Bangunan di Puncak, 33 Izin KSO Dicabut
-
28 Des 2025
Ketua BMSN Sofwan Ali Sampaikan Ucapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pembina Nurofik Tekankan Etika Kebangsaan Media Siber
-
11 Des 2024
Rutan Rengat Tegaskan Komitmen Keamanan dengan Razia Blok Hunian
-
08 Des 2024
Peringati HKSN dan Hari Disabilitas Internasional, Pj. Bupati Bogor Ajak Bangun Masyarakat Inklusif dan Berkeadilan
-
27 Des 2024
Satgas Yonif 642/KPS Berbagi Kebahagiaan Natal Bersama Anak-Anak di Distrik Kramomongga
-
10 Apr 2025
Usai Idul Fitri, Pemkab Bogor Gelar Apel dan Halal Bihalal: Wabup Jaro Ade Tekankan Semangat Kebersamaan dan Digitalisasi Layanan Publik


