Breaking News
Home      •    •    •  

Bogor Bangkit! Rudy Susmanto Antar Pemkab Raih WTP Setelah 3 Tahun Vakum

Liputan 08
26 Mei 2025

Liputan08.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mencatat sejarah manis di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade. Setelah tiga tahun hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kini Pemkab Bogor berhasil kembali menggenggam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, di Auditorium Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Senin (26/5/2025).

Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, dan Inspektur Kabupaten Bogor.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi dari BPK, yang mencerminkan penyusunan laporan keuangan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Terakhir, Pemkab Bogor meraih WTP pada tahun 2020, sebelum tiga tahun berturut-turut (2021–2023) mendapat WDP.

Semangat Baru, Tata Kelola Lebih Bersih

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran OPD, ASN, DPRD, serta masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kita kembali meraih WTP. Ini bukan sekadar prestasi administratif, tapi bukti nyata semangat kita membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN,” ungkap Rudy.

Ia menegaskan bahwa opini WTP ini menjadi momentum kebangkitan seluruh perangkat pemerintah daerah, dan menjadi awal untuk pelayanan publik yang lebih baik dan sepenuh hati.

“Hari ini, mari kita bekerja dengan hati. Laksanakan program secara jujur, profesional, dan sesuai aturan. Kita yakin Bogor akan menjadi daerah yang membanggakan, bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga secara nasional,” ujarnya.

Tindak Lanjut dan Komitmen Ke Depan

Meski bangga atas capaian ini, Rudy juga menekankan bahwa Pemkab Bogor tetap harus menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK dalam waktu 60 hari ke depan. Ia memastikan komitmen penuh untuk menyelesaikannya.

“Kita akan selesaikan semuanya dengan serius. Kuncinya adalah kolaborasi lintas sektor, memperkuat sistem, dan terus membangun budaya kerja yang jujur dan profesional,” tegasnya.

Apresiasi dari DPRD dan BPK

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, juga mengapresiasi capaian tersebut sebagai buah dari kerja keras dan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

“Ini wujud nyata dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Semoga ini menjadi semangat baru untuk pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jabar, Eydu Oktain Panjaitan, menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian informasi keuangan, bukan sekadar mencari pelanggaran.

“Namun jika ada indikasi pelanggaran atau potensi kerugian negara, tentu akan dicantumkan dalam laporan. Capaian opini WTP ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penguatan tata kelola keuangan daerah,” pungkas Eydu.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bogor kembali menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang serius dalam membangun integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer