Breaking News
Home      •    •    •  

Kejati Sumsel Sikat Dugaan Korupsi Distribusi Semen, Tiga Lokasi di Palembang Digeledah

Liputan 08
23 Okt 2025

Liputan08.com – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di Kota Palembang, Selasa (21/10/2025). Tindakan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pendistribusian semen di wilayah Sumsel oleh distributor PT KMM pada periode 2018–2022.

Penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejati Sumsel Nomor PRINT-1980/L.6.5/Fd.1/10/2025 dan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Plg.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH., menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-19/L.6/Fd.2/09/2025 tanggal 24 September 2025.

“Tim Penyidik Kejati Sumsel melakukan penggeledahan sebagai upaya untuk mengumpulkan alat bukti tambahan terkait dugaan penyimpangan dalam pendistribusian semen oleh PT KMM dalam kurun waktu 2018 hingga 2022,” ujar Vanny di Palembang, Kamis (22/10/2025).

Adapun tiga lokasi yang digeledah yakni:
1. Kantor PT SB (Persero) Tbk di Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati Palembang.
2. Kantor PT KMM di Jl. Sulaiman Amin, Palembang.
3. Kantor PT KMM di Jl. Soekarno Hatta, Palembang.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting, surat-menyurat, serta barang elektronik berupa CPU yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.

“Dokumen dan barang elektronik yang disita dinilai penting untuk menelusuri aliran distribusi dan potensi kerugian negara dalam kegiatan tersebut,” tambah Vanny.

Ia juga memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan kondusif tanpa hambatan berarti.

“Penggeledahan berlangsung tertib dan kooperatif di tiap lokasi,” tegasnya.

Kejati Sumsel menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan dalam perkara tersebut untuk mengungkap apakah terdapat praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer