Liputan08.com – Kegiatan Konsolidasi Regional untuk Peningkatan Tata Kelola Mitra Boga Gizi (MBG) wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dilaksanakan di Gedung JCC Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk para gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, perwakilan SPPI, para kepala dapur, dan ahli gizi dari berbagai daerah.
Dalam forum strategis ini, sejumlah peserta yang merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 menyampaikan aspirasi keras mengenai ketidakjelasan status kepegawaian mereka pasca berakhirnya masa kontrak kerja. Mereka berharap pemerintah memberikan kepastian hukum dan jaminan karier, mengingat peran mereka yang krusial dalam mendukung program gizi nasional.

“Beberapa dari kami saat ini sudah menjabat sebagai kepala dapur dengan tanggung jawab yang sangat berat. Kami memastikan semua berjalan baik, mulai dari pengelolaan pegawai, gaji, hingga operasional. Namun, status kami masih belum jelas. Bagaimana nasib kami setelah kontrak berakhir? Apakah akan diberhentikan begitu saja? Padahal kami sudah mengikuti tes dan menjalani pendidikan militer dari Kemenhan selama lebih dari tiga bulan,” ujar perwakilan peserta SPPI Batch 3 dengan nada tegas.
Para kepala dapur ini menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan yang mereka jalani memiliki standar kedisiplinan dan tanggung jawab setara dengan aparatur pertahanan negara, sehingga sudah selayaknya memperoleh status dan penghargaan yang layak dari negara.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya dijadwalkan hadir pada kegiatan tersebut, namun harus bertolak ke Mesir atas undangan diplomatik dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, guna membahas gencatan senjata dan penyelesaian konflik di Gaza.
“Kita patut bangga karena dunia kini mengakui peran besar Presiden Prabowo dalam upaya perdamaian global. Dalam pidatonya sebelumnya, beliau bahkan telah mengembalikan dana sebesar Rp71 triliun ke kas negara, dan pada tahun 2026 mendatang akan mengalokasikan Rp1,2 triliun per hari untuk program MBG. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat sektor gizi nasional,” ungkap Dadan Hindayana.
Dadan menambahkan, implementasi program MBG di daerah akan melibatkan langsung pemerintah daerah (Pemda), mulai dari proses sertifikasi laik fungsi, pengawasan, hingga pelaksanaan teknis lapangan.
“Semua pihak yang terlibat dalam BGN — mulai dari SPPI, Pemda, hingga para ahli gizi — adalah pahlawan bangsa yang berjuang untuk ketahanan pangan dan gizi nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Wardana, yang turut hadir memantau jalannya acara, memberikan kritik tajam terhadap pemerintah atas belum adanya kejelasan status bagi para kepala dapur lulusan SPPI Batch 3. Ia menilai, pemerintah wajib memberikan kepastian hukum dan status kerja yang pasti mengingat tanggung jawab para kepala dapur yang begitu besar
“Pemerintah harus dan wajib mengangkat para kepala dapur menjadi pegawai tetap. Mereka memikul tanggung jawab yang besar, namun statusnya tidak jelas. Jika ada kesalahan di lapangan, kepala dapurlah yang paling sering dijadikan kambing hitam. Ini tidak adil. Mereka sudah berjuang untuk bangsa, maka negara wajib memperjuangkan nasib mereka,” tegas Wardana dengan nada penuh semangat perjuangan.
Wardana juga menyinggung soal transparansi anggaran kegiatan konsolidasi MBG, yang menurutnya perlu dibuka secara publik agar manfaatnya benar-benar terasa bagi rakyat.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola gizi nasional yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang refleksi bagi pemerintah untuk memastikan penghargaan yang setimpal bagi tenaga profesional di bidang boga dan gizi, yang telah mengabdikan diri untuk ketahanan pangan Indonesia.
Tags: Kepala Dapur Lulusan SPPI Batch 3 Minta Pemerintah Tegakkan Keadilan dan Penghargaan, Status Tak Jelas
Baca Juga
-
28 Jul 2025
Dukung Arahan Rudy Susmanto, Dishub Bogor Tingkatkan Perawatan Lampu Jalan untuk Ciptakan Wilayah Aman dan Nyaman
-
01 Jan 2025
Sambut Tahun 2025, FWJ Indonesia Dukung Program Presiden Prabowo melalui Pesta Rakyat Kemayoran
-
02 Okt 2024
Sultan Najamudin Terpilih sebagai Ketua DPD RI Periode 2024-2029
-
02 Mar 2025
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar Rohman di Pangandaran Simbol Iman dan Pengabdian
-
22 Nov 2024
Diskominfo Kota Palembang Tukar Pengalaman ke Diskominfo Kabupaten Bogor Untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik
-
05 Mar 2025
Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Hentikan Pembangunan PT GGS di Gunung Geulis, Longsor Timbun Rumah Warga
Rekomendasi lainnya
-
25 Jul 2025
BPJS Ketenagakerjaan Salurkan 300 Paket Sembako untuk Korban Bencana, Bupati Bogor Apresiasi Semangat Gotong Royong
-
25 Nov 2025
Wali Kota Dedie Apresiasi Gerakan Bogorku Bersih, Bogor Terdepan Siapkan PSEL
-
05 Apr 2025
Kapolri Instruksikan Pengamanan Maksimal di Rest Area KM 456 untuk Hadapi Puncak Arus Balik Lebaran 2025
-
11 Jan 2025
OTT Dugaan Pemerasan Kepala Disnakertrans Sumatera Selatan Ditangkap, Bukti Mencapai Rp 285 Juta
-
13 Jun 2025
PWI Sepakat Bentuk Panitia Bersama Kongres Persatuan, Disaksikan Dewan Pers
-
09 Jul 2025
Menuju Puncak yang Tertata dan Hijau, Bupati Bogor Rudy Susmanto Instruksikan Aksi Serentak Penataan Kawasan Wisata Unggulan




