Breaking News
Home      •    •    •  

Kabupaten Bogor Raih Juara Nasional SPM Awards 2025, Rudy Susmanto Pelayanan Terbaik untuk Rakyat

Liputan 08
23 Mei 2025

Liputan08.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Kabupaten Bogor dinobatkan sebagai kabupaten berkinerja terbaik se-Indonesia dalam penerapan SPM. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pada Jumat (23/5) di Ruang Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Pemkab Bogor dalam mempertahankan gelar juara pertama selama dua tahun berturut-turut, setelah sebelumnya juga meraih posisi tertinggi pada SPM Awards 2024.

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Duta Besar Australia, Sekjen UCLG ASPAC, serta jajaran pimpinan Kemendagri. Sementara itu, Bupati Bogor didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika.

SPM sendiri merupakan standar minimum pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada seluruh warga negara, mencakup enam bidang utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, perumahan layak huni, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan sosial.

Dalam sambutannya, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bogor yang terus konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik demi kesejahteraan warga Kabupaten Bogor. Penghargaan ini menjadi semangat baru untuk terus membangun dari daerah untuk Indonesia,” ujar Rudy.

Rudy juga menegaskan pentingnya peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat, “Kita harus sadar diri bahwa kita ini pelayan publik. Maka tugas kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik setiap waktu,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pelaksanaan SPM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam kehidupan rakyat.

“Jika SPM tidak dijalankan, maka kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah bisa dianggap putus. Pemerintah daerah wajib hadir dalam enam bidang pelayanan dasar,” tegas Tito.

Tito juga menyinggung pentingnya membangun sistem emergency call nasional yang terintegrasi, mencontohkan sistem 911 di Amerika Serikat sebagai model ideal.

“Ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat seperti serangan jantung atau ancaman di malam hari, mereka harus tahu ke mana menghubungi. Indonesia perlu satu jalur terpadu untuk ambulans, pemadam kebakaran, dan keamanan,” tandasnya.

Dengan keberhasilan ini, Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang unggul, responsif, dan berpihak kepada rakyat.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer