
Liputan08.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Jaro Ade untuk memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Bogor, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, direktur RSUD dan BUMD, serta para camat.
Dalam sambutannya, Rudy menekankan pentingnya digitalisasi aset milik pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Ia juga menggarisbawahi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kepada hampir enam juta penduduk Kabupaten Bogor.
“Pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor tentu berbeda skalanya dibanding kabupaten lain. Maka perlu dilakukan evaluasi struktural, termasuk pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” jelasnya.
Rudy mencontohkan, di bidang pengadaan barang dan jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja) untuk menangani ribuan program. Menurutnya, hal ini harus segera diperkuat agar pelayanan lebih optimal.
Selain itu, ia menyebut SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Rudy juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk segera menindaklanjuti langkah konkret perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya juga berterima kasih kepada KPK dan insan media yang telah mendukung penyebaran informasi secara akurat. Dukungan masyarakat sangat kami butuhkan agar Kabupaten Bogor bisa terus menjadi lebih baik,” tutup Rudy.
Sementara itu, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi atas lonjakan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bogor yang meningkat dari di bawah 80 menjadi 91% pasca pendampingan dari KPK.
“Ini pencapaian membanggakan dan menunjukkan implementasi nyata upaya pencegahan korupsi. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada 2025,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berfokus pada outcome atau dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar pencapaian output kegiatan.
“Setiap rupiah harus membawa manfaat yang konkret dan terukur untuk publik,” tegas Bahtiar.
Dirinya berharap dengan pengawasan yang kuat dan komitmen kepala daerah, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor dapat terus berjalan secara bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tags: Bupati dan Wabup Bogor Komit Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK Apresiasi Lonjakan Skor MCP
Baca Juga
-
17 Des 2024
Pemkab Bogor dan Forkopimda Siapkan Strategi Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025
-
12 Feb 2025
Pj. Bupati Bogor Hadiri Entry Meeting Evaluasi APBD 2025 di BPKP Jabar: Fokus Efisiensi Anggaran
-
10 Mar 2025
JAM-Pidum Setujui 6 Kasus Narkotika Diselesaikan dengan Restorative Justice
-
24 Okt 2024
Haul Akbar Ponpes Kananga Menes Banten, KH Achmad Yaudin Sogir: Bukti Kecintaan Santri kepada Guru
-
06 Apr 2025
Diam-Diam Kejari Kabupaten Bogor Bikin Iri Tak Pernah Ribut Tangkap Kadis Camat Kades Tapi Kok Bersih Semua?
-
09 Apr 2025
Satgas Yonif 641/Bru Gelar Pengobatan Gratis di Kobakma, Wujud Kepedulian TNI untuk Kesehatan Warga Pegunungan Papua
Rekomendasi lainnya
-
19 Mei 2025
Satgas Yonif 641/Bru Borong Dagangan Petani di Pasar Kobakma, Bukti Cinta TNI untuk Rakyat Papua
-
17 Feb 2025
Razia Insidentil di Rutan Rengat: Komitmen Tegas Berantas Narkoba dan Barang Terlarang
-
08 Jul 2025
Rudy Susmanto Pastikan Koperasi Merah Putih Siap Diluncurkan, Bogor Jadi Percontohan Nasional
-
24 Jun 2025
Bupati Bogor Ajak TP-PKK Bangun Kolaborasi Nyata Hadapi Tantangan Daerah
-
14 Mei 2025
HUT ke 74 PERSAJA, Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Wujudkan Kejaksaan Modern dan Humanis
-
17 Feb 2025
Jaksa Agung Pimpin Groundbreaking Rumah Sakit Adhyaksa Jambi, Perkuat Akses Layanan Kesehatan Berkualitas