Liputan08.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Jaro Ade untuk memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Bogor, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, direktur RSUD dan BUMD, serta para camat.

Dalam sambutannya, Rudy menekankan pentingnya digitalisasi aset milik pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Ia juga menggarisbawahi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kepada hampir enam juta penduduk Kabupaten Bogor.
“Pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor tentu berbeda skalanya dibanding kabupaten lain. Maka perlu dilakukan evaluasi struktural, termasuk pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” jelasnya.
Rudy mencontohkan, di bidang pengadaan barang dan jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja) untuk menangani ribuan program. Menurutnya, hal ini harus segera diperkuat agar pelayanan lebih optimal.
Selain itu, ia menyebut SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Rudy juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk segera menindaklanjuti langkah konkret perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya juga berterima kasih kepada KPK dan insan media yang telah mendukung penyebaran informasi secara akurat. Dukungan masyarakat sangat kami butuhkan agar Kabupaten Bogor bisa terus menjadi lebih baik,” tutup Rudy.
Sementara itu, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi atas lonjakan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bogor yang meningkat dari di bawah 80 menjadi 91% pasca pendampingan dari KPK.
“Ini pencapaian membanggakan dan menunjukkan implementasi nyata upaya pencegahan korupsi. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada 2025,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berfokus pada outcome atau dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar pencapaian output kegiatan.
“Setiap rupiah harus membawa manfaat yang konkret dan terukur untuk publik,” tegas Bahtiar.
Dirinya berharap dengan pengawasan yang kuat dan komitmen kepala daerah, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor dapat terus berjalan secara bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tags: Bupati dan Wabup Bogor Komit Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK Apresiasi Lonjakan Skor MCP
Baca Juga
-
29 Jan 2026
Jenal Mutaqin Dampingi Mendukbangga Tinjau Program Dahsat di Kebon Pedes
-
04 Nov 2024
Ribuan Relawan PERSUS Siap Menangkan Rudy Susmanto dan Jaro Ade di Pilkada Bogor, Fokus pada Penciptaan Lapangan Kerja
-
21 Jan 2026
DPRD Kota Bogor Dorong Pemerataan Pembangunan hingga Wilayah Perbatasan Tanah Sareal
-
23 Jan 2026
DPC Perpadi Kota Bogor Dilantik, DPRD Dorong Kolaborasi dengan BUMD
-
31 Okt 2025
Bupati Bogor Apresiasi Pengabdian Irwanuddin, Sambut Denny Achmad Sebagai Kajari Baru
-
13 Apr 2025
Rudy Susmanto Hadiri Mancing Massal di Setu Gedung Kesenian Dorong Pemanfaatan Ruang Publik untuk Warga
Rekomendasi lainnya
-
14 Jun 2025
Roadshow KPK di HJB Bogor ke-543, Warga Diajak Bangun Budaya Antikorupsi
-
14 Des 2024
Pemkab Bogor Luncurkan Program Genting, Upaya Konkret Turunkan Angka Stunting
-
19 Nov 2025
Pemkot Bogor Raih Peringkat Kedua Nasional pada BKN Award 2025
-
23 Jun 2025
Babinsa Wonodadi Aktif Dampingi Posyandu, Dorong Percepatan Penanganan Stunting di Blitar
-
09 Apr 2025
FA dan DS Resmi Jadi Tersangka Korupsi Dana Pengolahan Darah PMI Palembang, Ditahan 20 Hari ke Depan
-
01 Jan 2025
Polres Metro Jakarta Barat Amankan Tujuh Remaja dan Tiga Senjata Tajam dalam Upaya Cegah Tawuran Pasca Malam Tahun Baru




