Breaking News
Home      •    •  

Transformasi Kejaksaan RI Menuju Single Prosecution System dan Penguatan Advocaat Generaal

Liputan 08
15 Jan 2025

Liputan08.com Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan Single Prosecution System dan memperkuat peran Advocaat Generaal. Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Bogat Widyatmoko, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI yang digelar pada Senin (14/01/2025).

“Transformasi kelembagaan Kejaksaan adalah prioritas nasional yang menjadi bagian dari RPJMN 2025-2029. Melalui sistem ini, kami berharap penanganan perkara pidana dapat dilakukan secara lebih terpadu, efisien, dan transparan, didukung oleh teknologi modern dan SDM yang kompeten,” ujar Bogat Widyatmoko.

Ia menjelaskan bahwa transformasi ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan Trisula Pembangunan Nasional, yakni pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, serta pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

Dalam arahannya pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penguatan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum yang tegas dan adil. “Kejaksaan harus menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, termasuk dalam mengatasi praktik perizinan ilegal,” tegas Presiden Prabowo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat peran Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara. “Kami optimis dengan adanya dukungan dari Bappenas, Kejaksaan RI dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan profesional,” ujarnya.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kejaksaan RI berkomitmen untuk terus mempercepat reformasi birokrasi di bidang hukum demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mewujudkan visi Indonesia maju.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer