Breaking News
Home      •    •  

Jaksa Agung Dorong Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Korupsi di Rakornas 2024

Liputan 08
07 Nov 2024

Liputan08.com Sentul, Bogor – Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakornas) Tahun 2024 yang diadakan di Sentul, Bogor, pada Kamis, 7 November 2024, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menekankan peran penting pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” Rakornas ini dihadiri oleh para Menteri Koordinator, Menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para Kepala Daerah, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menggarisbawahi pentingnya kedelapan misi Asta Cita yang digagas Presiden dan Wakil Presiden sebagai landasan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Salah satu misi utama yang disoroti adalah reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Kejaksaan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan misi ini dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam penegakan hukum, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya.

Jaksa Agung juga menyampaikan keprihatinannya terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami stagnasi pada angka 34, bahkan peringkatnya turun dari 100 ke 115 berdasarkan laporan Transparency International Indonesia pada awal tahun 2024. Selain itu, Presiden RI menyoroti bahwa kebocoran anggaran negara mencapai sekitar 30%, terutama pada belanja nasional, pendapatan pajak, dan penerimaan negara lainnya.

“Kejaksaan terus berupaya memberantas korupsi di berbagai sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti kasus korupsi di sektor minyak goreng, impor garam dan gula, serta pengelolaan dana investasi negara seperti ASABRI dan JIWASRAYA,” jelas Jaksa Agung lebih lanjut.

ST Burhanuddin juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari dalam diri sendiri. “Nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas harus ditanamkan dalam diri setiap aparatur negara. Selain itu, pimpinan unit kerja di pemerintahan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi sebagai teladan di lingkungan kerjanya,” katanya.

Selain itu, Jaksa Agung mengingatkan pentingnya penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran negara berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Langkah preventif ini mencakup penerapan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, serta pelayanan publik yang baik.

“Kejaksaan berkomitmen memberantas korupsi baik secara preventif maupun represif. Melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah untuk meminimalisir perilaku koruptif,” tambah Jaksa Agung.

Dalam pendekatan terbaru, Jaksa Agung juga menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi kini berfokus pada pemulihan kerugian negara dengan melacak dan merampas aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Mengakhiri pengarahannya, Jaksa Agung berharap Rakornas ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, melainkan juga memperkuat sinergi antara instansi pemerintah, terutama unsur FORKOPIMDA, dalam memberantas korupsi di daerah masing-masing. “Dengan semangat kebersamaan dan sinergi, kita berharap Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih maju, adil, dan makmur menuju visi Indonesia Emas 2045 yang bebas dari korupsi,” pungkasnya.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer