Liputan08.com Jakarta – Dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait perizinan di daerah, Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman bersama Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS). Penandatanganan yang berlangsung pada Selasa, 4 Februari 2025, di Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan menciptakan sistem perizinan yang lebih transparan dan akuntabel.
Jaksa Agung menegaskan bahwa perizinan merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Perizinan bukan hanya soal memberikan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.

Ia menyoroti berbagai permasalahan dalam sistem perizinan daerah, seperti tumpang tindih peraturan dan proses birokrasi yang berbelit. Melalui Nota Kesepahaman ini, para pihak yang terlibat berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, meminimalisir potensi korupsi, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. “Dengan kerja sama yang erat dan koordinasi yang solid, kita yakin dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan,” tambahnya.
Jaksa Agung juga mengimbau seluruh jajaran Kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Cabang Kejaksaan Negeri, untuk proaktif dalam mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. “Kami akan berperan aktif dalam memberikan dukungan penegakan hukum, pengawasan, dan pencegahan terhadap segala bentuk penyimpangan dalam proses perizinan,” tegasnya.
Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan daya saing daerah serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengawal dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
Tags: Jaksa Agung Perkuat Pengawasan Perizinan Daerah Gandeng Kemendagri Polri dan KPK
Baca Juga
-
26 Nov 2025
Pemkab Bogor Serahkan 7.888 Arsip IMB ke Pemkot Depok, Sinergi Kearsipan Kian Kuat
-
22 Nov 2024
Babinsa Jayengan Sambang dan Berikan Motivasi Kepada Pelaku UMKM
-
23 Feb 2026
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara: Sinergi TNI dan Pemda Fondasi Stabilitas Daerah
-
12 Jul 2025
Pemkab Bogor Tertibkan Sampah Liar di Cigudeg dan Tenjo, Tiga Armada Dikerahkan
-
01 Agu 2025
Wakil Bupati Bogor Tegaskan Pentingnya Program Jumat Keliling untuk Serap Aspirasi Warga
-
28 Mar 2025
Plt Ketua PWI Jabar Danang Donoroso: Menjaga Profesionalisme dan Keselamatan Jelang Idulfitri
Rekomendasi lainnya
-
09 Nov 2024
Pemkab Bogor Gelar Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg, Pj. Bupati Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Patriotisme
-
08 Nov 2024
Satgas Yonif 641/Bru Bersama Warga Gelar Tradisi Bakar Batu di Distrik Apalapsili, Papua Pegunungan
-
07 Des 2024
Pemkab Bogor Lepas Atlet NPCI, Siap Berlaga di Piala Pj. Gubernur Jabar 2024
-
23 Jul 2025
Pengajian Rutin TP PKK Kabupaten Bogor: Perkuat Ketakwaan dan Ukhuwah, Bahas Makna Umur dan Ujian Hidup
-
22 Mar 2026
Dubes Rusia Sampaikan Terima Kasih kepada PPWI atas Peran dalam Telekonferensi Internasional Bahas Konflik Rusia–Ukraina
-
23 Mei 2025
Bongkar Skandal Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa 10 Saksi Korupsi Menggurita dari Hulu ke Hilir




