
Liputan08.com Cibinong – Bupati Bogor Rudy Susmanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada hari pertama kerja setelah libur Idulfitri 1446 H ke sejumlah fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor, Selasa (8/4/2025). Lokasi yang disambangi antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong dan SMP Negeri 2 Cibinong. Sidak ini dilakukan untuk memastikan seluruh jajaran pemerintahan dan fasilitas publik kembali beroperasi secara optimal usai cuti bersama.
“Walaupun siswa-siswi masih libur, kami pastikan para guru dan kepala sekolah sudah kembali bekerja sesuai ketentuan. Kami juga ingin menjadikan SMP Negeri 2 Cibinong sebagai contoh SMP Negeri unggulan di Kabupaten Bogor,” ujar Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Dalam kunjungannya ke RSUD Cibinong, Rudy menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya karena seluruh tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit telah kembali bekerja dengan penuh semangat untuk melayani masyarakat.
“Alhamdulillah, tidak ada yang izin, semuanya masuk untuk melayani masyarakat. Kami juga berharap RSUD Cibinong ini bisa menjadi rumah sakit umum daerah yang lebih baik lagi, baik dari sisi pelayanan maupun fasilitas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan melalui target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen pada tahun 2026.
“Untuk mencapai itu, kami membutuhkan anggaran sekitar Rp724 miliar. Kami sudah mulai berkoordinasi dengan DPRD dan instansi terkait untuk merealisasikannya secara bertahap,” jelas Rudy.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Rudy juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan-jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Bogor.
“Saat ini kami sedang melakukan pendataan dan evaluasi jalan-jalan yang rusak. Perbaikan infrastruktur akan menjadi prioritas agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat dalam waktu dekat,” tambahnya.
Terkait dengan keamanan dan ketertiban, Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan tindakan premanisme.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan tim Saber Pungli dan Satgas Pemberantasan Premanisme untuk memastikan Kabupaten Bogor bersih dari pungli dan praktik-praktik ilegal lainnya,” tegas Rudy.
Tak hanya itu, Rudy juga memperkenalkan kebijakan baru di bidang perpajakan, khususnya terkait pajak kendaraan bermotor.
“Mulai tahun 2025, kendaraan yang melakukan mutasi atau balik nama dari luar Provinsi Jawa Barat ke Jawa Barat akan dibebaskan dari pajak kendaraan. Masyarakat hanya perlu membayar biaya administrasi balik nama saja,” tutupnya.
Dengan berbagai program strategis tersebut, Rudy Susmanto kembali menegaskan komitmennya untuk membangun Kabupaten Bogor yang maju, dengan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berpihak pada masyarakat.
Tags: Bupati Bogor Rudy Susmanto Sidak RSUD dan Sekolah, Tegaskan Komitmen Bangun Layanan Publik Berkualitas, Usai Libur Lebaran
Baca Juga
-
30 Des 2024
Apakah Kehidupan Hanya Ilusi? Perspektif Ilmiah dan Filsafat
-
08 Nov 2024
Kejaksaan Agung Periksa Empat Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Suap Penanganan Perkara Ronald Tannur
-
31 Des 2024
Ditlantas Polda Jateng Tangani Puncak Arus Mudik Nataru Secara Optimal
-
27 Okt 2024
Rudy Susmanto dan Jaro Ade Usung Visi Digitalisasi Desa untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Bogor
-
02 Des 2024
TNI Bagikan Baju Baru, Anak-Anak Papua di Yahukimo Ceria
-
02 Feb 2025
Kasad Hadiri Rapim TNI 2025, Panglima TNI Tegaskan Komitmen Penguatan Pertahanan Nasional
Rekomendasi lainnya
-
03 Jan 2025
Transmigran Patriot Bangsa yang Mempererat Kebhinekaan dan Memekarkan Wilayah
-
08 Feb 2025
Presiden Prabowo Tegaskan Kekuatan Pertahanan adalah Kunci Kedaulatan Negara
-
10 Feb 2025
Musrenbang Kecamatan Cibinong: DPRD Dorong Optimalisasi Infrastruktur dan Pelayanan Publik
-
17 Mar 2025
Jaro Ade: Operasi Pasar Bersubsidi Bantu Masyarakat Dapatkan Sembako Murah di Bulan Ramadhan
-
07 Mar 2025
Jaksa Agung Siap Kawal Pembangunan Jakarta Bebas Korupsi
-
21 Feb 2025
Dian Assafri Nasa’i: Kepala Daerah Terpilih Harus Taat Konstitusi, Minta Usut Pihak Terlibat dan Geledah Kantor DPP PDIP